CSR Perusahaan Sangat Bermanfaat Bagi Warga

Sarolangun, Jambi (ANTARA News) - Bantuan kepedulian sosial perusahaan (CSR) yang disalurkan perusahaan sangat diharapkan sebab akan mempercepat peningkatan kesejahteran masyarakat di sekitar perusahaan.

"Salah satu manfaat CSR ialah dapat meningkatkan kelancaran transportasi warga untuk membawa hasil pertaniannya, misalnya untuk pembukaan dan perbaikan jalan," kata Camat Pauh, Ena Darlita di Kabupaten Sarolangun, Jambi, Senin.

Hal tersebut disampaikannya terkait adanya bantuan CSR dari PT BSP JAW-EMAL yang merupakan anak perusahaan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk yang diserahkan untuk warga setempat belum lama ini.

Menurut dia, dengan adanya bantuan CSR, perusahaan turut membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, penyelesaian masalah lingkungan, membuka ruang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Apalagi dasar pendekatannya bukan sekedar apa yang diinginkan masyarakat tapi sesuatu yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat sehingga arah bantuan tepat sasaran.

"Manfaat CSR antara lain masyarakat dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai," katanya.

Kepedulian perusahaan lewat program CSR sangat positif dan diharapkan terus bergulir di masa mendatang sehingga apa yang diharapkan tercapai.

Hal senada juga disampaikan Camat Air Hitam Seply Suryadi yang menyatakan pemberian bantuan berupa hewan ternak seperti kambing, itik dan ayam serta pembangunan infrastruktur sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, terutama kelompok tani dan pemuda setempat.

Ia berharap ke depan perusahaan tetap konsisten membantu warga lewat program tersebut.

Sementara itu Vice Presiden Corporate Social Responsibilty PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk Suwandi mengatakan, Bakrie Group memiliki komitmen kuat untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan kegiatan perusahaan.

Setiap tahunnya, pihaknya menyisihkan 1-2 persen laba perusahaan untuk masyarakat lewat program CSR. Tanpa harus diminta, program bantuan itu sudah dilakukan jauh sebelumnya.

Adapun program kepedulian sosial yang menjadi fokus mereka adalah pendidikan, lingkungan, agama, infrastruktur dan bantuan sosial lainnya, bahkan ke depan pihaknya merencanakan peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
Selasa, 26 Juli 2011 07:37 WIB | 1086
ViewsEditor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2011
(ANT-263) (E003)

Hadapi Ramadhan Jalur Angkutan Batubara Dialihkan

Batanghari-Jambi, Pelita

Bupati Batanghari Abdul Fattah mengatakan guna kelancaran arus lalulintas pada bulan Suci Ramadhan dan hari raya Idhul Fitri 1432 Hijriyah, angkutan batubara dan angkutan sawit (CPO) dilarang melintasi jalan Gajah Mada Kecamatan Muaro Bulian Kabupaten Batanghari menuju Kota Jambi.

"Angkutan batubara dialihkan ke jalan Jenderal Sudirman menuju Tempino guna kelancaran arus lalulintas," kata Bupati saat dikonfirmasi terkait upaya pemerintah daerah menghadapi kemacetan akibat rusaknya jalan dari Muaro Bulian menuju Kota Jambi pada bulan Suci Ramadhan dan hari raya Idhul Fitri 1432 Hijriyah mendatang.

Dia juga mengatakan selain angkutan batubara, angkutan sawit juga dilarang melintasi jalan tersebut. kebijakan itu diambil mengingat jalan tersebut masih mengalami kerusakan dan rawan kecelakaan lalulintas. Disamping itu kerap pula menimbulkan kemacetan.

Tidak itu saja, kendaraan bertonase besar yang melintasi menimbulkan dampak yang kurang sehat untuk pernafasan warga sekitar. Pasalnya debu beterbangan sehingga menimbulkan kekhawatiran kesehatan masyarakat terganggu. Dia pun tidak ingin masyarakatnya terkena penyakit menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Selain itu, guna menghindari tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan warga akibat buruknya kondisi jalan disepanjang jalan Gajah Mada menuju Kota Jambi.

Adapun alasan lainnya, jalan lintas yang menghubungkan Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Batanghari itu, dibeberapa titik tengah mengalami perbaikan. maka dari itu pihaknya tidak ingin pekerjaan tersebut terganggu. selain itu guna menjaga jalan yang sudah diperbaiki agar tidak rusak.

"Pihak terkait telah kita berita dan kita harapkan pengusaha batubara dan CPO mengindahkannya. Pengalihan ini mulai berlaku tanggal 21 Juli 2011. Kerjasama ini untuk kebaikan bersama," kata Fattah lagi.

Dia juga mengatakan untuk kendaraan bertonase rendah masih bisa melalui jalur tersebut. Begitu juga dengan kendaraan pribadi. Tidak ada halangan bagi mereka yang ingin menggunakan jalur tersebut.

Lantas sampai kapan penutupan jalan tersebut bagi kendaraan bertonase besar. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Jambi itu belum dapat memastikan. Namun dia berharap agar semua pihak memakluminya. Ant/rud

ANTAR DAERAH - Kamis 21 Juli 2011 | 03:01

Dana Stabilisasi Harga Pangan Rp 2,2 T

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menghabiskan seluruh dan cadangan yang digunakan untuk menstabilkan harga komoditas pangan di dalam negeri. Dana tersebut hingga saat ini masih tersisa sekitar Rp 2,2 triliun.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkap kan hal tersebut di Jakarta, Rabu (3/8/2011) usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas tentang Ketahanan Pangan.

Rapat tersebut dihadiri juga oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Mente ri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar, Menteri Pertanian Suswono, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan.

Menurut Hatta, dana stabilisasi harga pangan yang tersedia dalam APBN 2011 sebenarnya Rp 2 triliun. Dana tersebut sudah terpakai sebesar Rp 380 miliar untuk program penggantian kerugian bagi petani yang mengalami puso atau gagal panen. Dengan demikian, dana yang tersisa adalah Rp 1,62 triliun.

Namun, dalam APBN Perubahan 2011, ada tambahan dana Rp 600 miliar, sehingga saat ini dana stabilisasi harga pangan masih tersimpan Rp 2,22 triliun, katanya.

Dengan adanya tambahan dana tersebut, pemerintah tengah mempertimbangkan penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) ke-13. Rencananya, raskin ke-13 ini akan disalurkan pada Desember 2011.

"Bagaimana pun pengalaman menunjukkan bahwa pada bulan desember kerap terjadi musim paceklik. Kami juga akan amankan jalur di stribusi d an sistem logiktik kita, terutama di pelabuhan Merak, dengan meningktakan moda penyeberangan," kata Hatta .

Gelandangan Bobol Gedung Putih

WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Pengamanan di Gedung Putih mendadak diperketat, Selasa (2/8/2011), setelah seorang pria masuk ke halaman kantor dan kediaman resmi Presiden AS itu dengan cara melompat pagar.

Kejadian tersebut membuat repot petugas keamanan dan para agen Dinas Rahasia (Secret Service) AS yang bertugas mengawal Presiden dan keluarganya. Dua agen Secret Service bergerak cepat menghunus senapan dan meringkus pria yang meloncati pagar halaman utara Gedung Putih itu.

Mereka mengamankan tas ransel yang dibawa pria itu, khawatir jika isinya bahan peledak. Namun, 90 menit kemudian, keadaan dinyatakan aman.

Pria nekat tersebut belakangan diketahui bernama James Dirk Crudup (41), seorang gelandangan. Ia ditahan dan diserahkan ke kantor polisi Washington.

Menurut juru bicara Secret Service, Edwin Donovan, Crudup akan didakwa dengan pasal memasuki rumah orang tanpa izin dan pasal penghinaan pengadilan (contempt of court) karena melanggar perintah pengadilan untuk menjauhi kawasan Gedung Putih. Ia ternyata sudah dua kali mendapat perintah pengadilan untuk menjauh dari Gedung Putih.

Insiden itu menarik perhatian turis dan wartawan karena mobil-mobil polisi langsung mendatangi gerbang Gedung Putih dengan lampu strobo menyala berkilat-kilat. Wartawan pun dievakuasi dari halaman Gedung Putih tempat mereka biasa berkumpul sebagai bagian dari prosedur standar saat ada gangguan keamanan di tempat itu.

Para petugas keamanan dengan senjata lengkap pun bermunculan, termasuk di atap Gedung Putih.

Insiden orang memasuki halaman Gedung Putih dengan cara meloncat pagar sudah beberapa kali terjadi, tetapi hingga sejauh ini belum pernah memunculkan ancaman serius terhadap Presiden AS.

Sumber :

AFP

Pencapresan Ical Terganjal Kasus Lapindo

Jakarta - Partai Golkar akan menetapkan Ketua Umumnya, Aburizal Bakrie, sebagai calon presiden untuk 2014. Namun agak sulit bagi Ical untuk bisa memenangkan pemilihan presiden mendatang.

"Untuk Aburizal bakrie berat. Masyarakat masih melihat track recordnya, ada kasus pajak, lapindo, spekulasinya berat jika Aburizal maju," ujar pengamat politik UGM Arie Sudjito kepada detikcom, Selasa (2/8/2011) malam.

Arie menambahkan di internal Golkar pun belum tentu akan solid 100 persen untuk mau mencalonkan Ical, panggilan akrab Aburizal. Selain itu lawan politik Ical pun cukup banyak. Hal ini pula yang harus dipertimbangkan.

"Untuk sekarang masih terlalu kontroversi," sambungnya.

Arie menambahkan Golkar memang saat ini menjadi partai besar. Namun partai beringin ini sedang mengalami krisis tokoh. Tidak ada tokoh tingkat nasional yang memiliki kans kuat untuk maju sebagai Capres.

"Tapi Partai Golkar agaknya memang tidak akan mencalonkan siapa pun kecuali Ical," jelasnya.

Arie pun menilai Pilpres 2014 akan sangat dinamis. Di kubu PDI perjuangan, diperkirakan Megawati Soekarnoputri pun tidak akan maju lagi. Penggantinya mungkin Puan atau penerus Soekarno yang lain. Di kubu Partai Demokrat, masih menjadi pertanyaan siapa yang akan menggantikan dinasti Cikeas.

"Kalau Ibas kan masih terlalu muda," tutupnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso memastikan bakal capres utama Golkar adalah Ketum DPP Golkar Aburizal Bakrie. Sedangkan pembicaraan pada pertengahan tahun depan lebih fokus kepada siapa bakal cawapres yang tepat untuk mendampingi Ical berlaga dalam Pilpres 2014.

"Dan jika kami diberi mandat memenangkan pemilu, kami akan mengusung capres sendiri. Sudah tentu ketum kami Pak Ical yang paling diungglkan. Itu pun sampai hari ini belum resmi," tegas Priyo.


(rdf/fjr)

Kadis Catatan Sipil Benarkan Ruhut Nikahi Anna

MANADO, KOMPAS.com -- Kepala Dinas Catatan Sipil Manado Steven Liow membeberkan data pernikahan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul kepada Anna Legawati (50), istri Ruhut.

Steven kepada wartawan Rabu (3/8/2011) mengatakan Anna datang ke kantornya hanya mengecek kebenaran surat nikah Ruhut dengan Diana Leovita. "Saya sampaikan apa adanya bahwa Ruhut benar memiliki akte pernikahan dengan Diana" katanya.

Menurut Steven, Ruhut memberikan keterangan tidak benar sewaktu menikahi Diana tahun 2007. Ditambahkan pihak Discapil Manado akan memanggil tokoh agama menikahkan Ruhut di sebuah gereja di Kawasan Sario Manado.

Jean Rizal Layuck | Eko Hendrawan Sofyan | Rabu, 3 Agustus 2011 | 09:40 WIB

Nikah Lagi, Ruhut Dilaporkan Istrinya

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dilaporkan perempuan yang mengaku masih istri sah Ruhut, Ana Rudiantiana Legawati (50), ke polisi dengan sangkaan memalsukan berbagai dokumen untuk pernikahan yang kedua kali.

Ana melaporkan Ruhut ke Bareskrim Polri, Senin (11/7/2011), didampingi pengacara senior, Hotman Paris Hutapea. "Ibu Ana yang masih istri sah dari Ruhut Sitompul akan melaporkan Ruhut ke Mabes Polri," kata Hotman saat mendatangi Bareskrim Polri.
Ana menjelaskan, dia menikah dengan Ruhut di Sydney, Australia, tahun 1998. Namun, lanjut dia, Ruhut menikah kembali dengan perempuan lain bernama Diani Leovita (30) tahun 2008. Ana mengaku tidak tahu di mana pernikahan itu berlangsung.
"Dia mengaku jejaka. Yang saya tahu biodata di DPR sudah diubah semuanya. Dia mengaku anaknya dua. Anak dua itu dari perempuan itu (Diana). Dari saya satu. Anak saya tidak diakui," kata Ana.
Kepada wartawan, Hotman menunjukkan surat keterangan belum pernah nikah yang dibuat Ruhut. Surat keterangan itu, kata Hotman, yang digunakan untuk menikahi Diana. "Ada juga bukti surat resmi ke gereja, ke mana-mana mengaku bujangan," kata dia.
Ketika ditanya mengapa dirinya baru melaporkan sekarang, perempuan yang mengaku terakhir kali ditemui Ruhut pada 8 Juni 2008 itu menjawab, "Karena ada beberapa hal yang perlu saya pertimbangkan."
Hotman belum bersedia menjelaskan banyak soal kasus itu. "Nanti saja setelah laporan," tutur Hotman.

Dugaan Pemalsuan Dokumen Pernikahan Polisi Periksa Istri Ruhut Sitompul

JAKARTA, KOMPAS.com — Anna Rudhiantiana Legawati (50), perempuan yang mengaku masih sebagai istri sah Ruhut Sitompul (57), politisi Partai Demokrat, diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi pelapor terkait kasus yang melibatkan Ruhut, Senin ( 18/7/2011 ).

Saat tiba di Bareskrim Polri bersama tim pengacara, Anna tidak banyak berkomentar kepada wartawan. Ketika ditanya apakah ada pertemuan atau komunikasi dengan Ruhut pascalaporan, Anna menjawab, "Tidak ada."

Sebelumnya, Anna melaporkan Ruhut terkait pernikahan kedua Ruhut dengan Diana Leovita (30) yang diduga menggunakan dokumen palsu. Ruhut dilaporkan dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen, Pasal 279 KUHP tentang Menghilangkan Status Perkawinan, Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan, dan Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Saat membuat laporan, Anna yang didampingi pengacara Hotman Paris Hutapea menyerahkan berbagai bukti seperti surat keterangan belum pernah nikah yang dibuat Ruhut pada 6 Mei 2008, surat keterangan belum pernah nikah yang dikeluarkan Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat, sertifikat menikah di Australia, kartu tanda penduduk Ruhut dengan status sudah menikah, foto-foto, dan bukti lainnya.

Anna merasa pernikahannya dengan Ruhut sah secara hukum. Hingga saat ini, menurut dia, tidak ada perceraian. Langkah hukum diambil Anna lantaran Ruhut tak lagi memperhatikan putranya, Christian Husen Sitompul (20), serta tak mengakui pernikahan.

Hal itu terlihat dalam biodata anggota Komisi III itu di DPR. Ruhut menyebut Diana sebagai istri dan memiliki dua anak. Adapun Christian tidak diakui Ruhut sebagai anak.

Istri dan Anak Ruhut Mengadu ke BK DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri Ruhut Sitompul, Ana Rudhiantiana Legawati dan putranya Christian Sitompul mendatangi Badan Kehormatan DPR, Jumat (22/7/2011). Kedatangan mereka untuk melaporkan Ruhut yang diduga melakukan pemalsuan dokumen nikah, agar dapat menikah kedua kalinya.

Keduanya datang ditemani pengacara Hotman Paris Hutapea. "Kami datang ke sini untuk mencari keadilan karena Ruhut Poltak Sitompul telah melakukan pelanggaran. Dia juga telah menyakiti hati kami, terutama hati anak saya. Pengaduan ini dilakukan atas tindakan Ruhut yang melanggar sumpah dan janji sebagai anggota DPR, melanggar kode etik DPR RI," ujar Ana di ruang rapat Badan Kehormatan (BK) Gedung DPR RI.

Ana tak main-main dengan melaporkan Ruhut ke BK. Ia meminta BK menjatuhkan sanksi pemberhentian Ruhut sebagai anggota DPR RI. "Dilarang untuk menduduki jabatan apapun dalam kepanitiaan dan apapun yang terkait organisasi DPR RI," imbuhnya.

Christian tampak duduk di samping Ana dan hanya tersenyum ketika sorotan kamera media diarahkan padanya. Ia beberapa kali melambaikan tangannya pada sejumlah awak media yang berusaha mengambil gambarnya dari dekat.

Hotman menyatakan, pernyataan Ruhut yang tidak mengakui perkawinannya dengan Ana berarti secara langsung ia tak mengakui Christian sebagai anaknya. Apalagi, Ruhut sempat menyebut kepada beberapa media bahwa dirinya dan Ana hanya "kumpul kebo". "Ana dan Christian mendesak untuk mendapatkan keadilan karena dia (Ruhut) tidak mengakui, perkawinan ini. Ini berarti secara hukum dia tidak mengakui Christian anaknya. Itulah, keadilan dibutuhkan," ujar Hotman.

Kepada BK, Ana memberikan beberapa dokumen dugaan pemalsuan yang dilakukan Ruhut seperti salinan surat keterangan belum menikah milik Ruhut, yang menyebutkan dirinya masih jejaka. Surat itu Ruhut masukkan agar dapat melangsungkan pernikahannya di gereja maupun catatan sipil di Manado. Selain itu, beberapa tulisan dari majalah Femme edisi 27 Mei -09 Juni 2011, dengan pernyataan Ruhut yang menyebut "Aku dan Dia Hanya Kumpul Kebo. Judul lainnya yang juga dianggap Ana menyakitkan adalah "Tinggalkan Anak Istri Demi Seorang Waitress".

Dokumen pelengkap lainnya berupa surat pengantar dari RT 08 RW 06 tahun 2008 yang menyatakan Ruhut belum menikah dan surat keterangan Ruhut belum menikah dari Kelurahan Petojo Selatan.

Wakil Ketua BK Nudirman Munir, yang menerima rombongan Ana menyatakan menerima dan melakukan proses pengusutan masalah itu usai reses di DPR. "Kami terima laporannya Bu Ana, dan secepatnya kami akan proses," kata Nurdiman.

Senin lalu Ana melapor kasus yang sama ke Bareskrim Mabes Polri. Saat itu Ana menjelaskan, dia menikah dengan Ruhut di Sydney, Australia, tahun 1998. Namun, lanjut dia, Ruhut menikah kembali dengan perempuan lain bernama Diana Leovita (30) tahun 2008. Ana mengaku tidak tahu di mana pernikahan itu berlangsung.

Tiga Hal Bikin Otak Cepat Menyusut

KOMPAS.com - Hasil penelitian terbaru menegaskan mengapa Anda harus segera berhenti merokok, mempertahankan berat badan ideal, menjaga gula darah dan tekanan darah.

Menurut studi para ahli, tiga faktor risiko yakni merokok, diabetes dan obesitas dapat menyebabkan otak Anda cepat menyusut di usia pertengahan bahkan memicu gangguan mental hingga sepuluh tahun kemudian.
Ini adalah hasil kajian terhadap 1.352 relawan rata-rata berusia 54 tahun dalam penelitan bertajuk Framingham Offspring Study sejak tahun 1971. Para peneliti dari University of California menemukan bahwa merokok, tekanan darah tinggi, diabetes terkait dengan perubahan pembuluh darah yang berpotensi membahayakan otak.
"Kita tak dapat menyembuhkan atau mengobati penyakit penuaan, tetapi mendorong masayarakat memiliki tubuh sehat dan pikiran sehat adalah penting," ungkap Dr. Charles DeCarli direktur UC Davis 'Alzheimer's Disease Center'.
"Masyarakat harus berhenti merokok, mengontrol tekanan darah mereka, mencegah diabetes dan menurunkan berat badan," tambah peneliti yang mempublikasi risetnya dalam jurnal Neurology edisi 2 Agustus 2011.
Dalam studi ini, relawan diharuskan menjalani pemeriksaan tensi, kolesterol dan diabetes. Relawan juga diukur massa tubuh dan lingkar pinggangnya. Mereka kemudian menjalani scan magnetic resonance imaging (MRI) otak dalam selang waktu 10 tahun. Scan MRI yang pertama dilakukan sekitar tujuh tahun setelah pemeriksaan awal faktor risiko. Peserta yang mengalami stroke dan demensia saat pemeriksaan awal tidak dilibatkan lagi dalam penelitian. Dari hasil scan pertama dan terakhir terungkap, 19 peserta mengalami stroke dan dua lainnya mengalami demensia.
Peserta yang tensinya tinggi menunjukkan hasil penurunan lebih cepat dalam hasil kemampuan otak, yakni tes perencanaan dan pembuatan keputusan. Hal ini berkaitan dengan percepatan lebih tinggi dalam hal kerusakan di daerah pembuluh darah otak dibandingkan mereka yang tekanan darahnya normal.
Mereka yang mengidap diabetes pada usia pertengahan mengalami penyusutan lebih cepat di bagian hippocampus daripada yang tidak punya diabetes. Mereka yang merokok kehilangan volume otak secara umum dan penyusutan di bagian hippocampus yang lebih cepat dibandingkan nonperokok, serta mengalami kerusakan pembuluh darah di otak yang lebih cepat.
Sementara itu, peserta yang obesitas di usia pertengahan cenderung berada dalam 25 persen peserta yang mengalami penurunan cepat dalam tes fungsi eksekutif. Mereka dengan rasio pinggang-panggul tinggi cenderung masuk di antara 25 persen peserta yang mengalami penurunan volume otak yang lebih cepat. (M05-11)

Sumber :

healthdaynews

Asep Candra | Rabu, 3 Agustus 2011 | 09:23 WIB

Jepang: China Makin Meresahkan

TOKYO, SELASA - Jepang menyuarakan kekhawatirannya terhadap peningkatan kemampuan militer China dan sikap negara itu yang makin asertif terhadap tetangga-tetangganya di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.

Dalam laporan tahunan atau buku putih pertahanan Jepang tahun 2011, yang dirilis Selasa (2/8), Jepang memilih kata ”asertif” untuk menggambarkan posisi China dalam ”berbagai kepentingan yang bertentangan dengan negara-negara tetangganya, termasuk Jepang”.

”Kami (sengaja) memilih ekspresi seperti itu karena kami berpikir seluruh komunitas internasional mungkin juga menganggapnya seperti itu. Ini adalah satu cara untuk menyampaikan harapan kami bahwa China akan menangani masalah ini dengan cara bersahabat,” ungkap Menteri Pertahanan Jepang Toshimi Kitazawa.

Jepang tahun lalu terlibat dalam ketegangan diplomatik dengan China setelah kapal patrolinya bertabrakan dengan kapal nelayan China di dekat rangkaian kepulauan yang diperebutkan dengan China, yakni Kepulauan Senkaku atau Diaoyu, menurut versi China.

Buku putih itu juga menuduh China tidak transparan dalam mengumumkan belanja sektor pertahanannya. Anggaran pertahanan China yang diumumkan tiap tahun, kata laporan itu, diduga hanya sebagian dari anggaran yang sesungguhnya.

Laporan Jepang ini menggarisbawahi kekhawatiran negara-negara tetangga China lainnya terhadap pertumbuhan kekuatan militer China. Tahun ini, China sudah mengejutkan dunia dengan menguji coba pesawat tempur berteknologi stealth pertama buatan sendiri dan mengakui sedang membangun kapal induk dari bekas kapal induk milik Uni Soviet.

Akui rudal pembunuh

Beberapa pekan lalu, Panglima Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China Jenderal Chen Bingde membenarkan pihaknya juga tengah mengembangkan peluru kendali (rudal) balistik antikapal perang Dong Feng DF-21D.

Di kalangan intelijen dan militer Barat, rudal ini dijuluki ”pembunuh kapal induk” karena diduga dirancang khusus untuk melumpuhkan kapal-kapal induk milik AS. Jika rudal itu dioperasikan, ruang gerak satuan tempur kapal induk dari Armada Ketujuh AS di Samudra Pasifik akan menjadi terbatas, terutama di kawasan Pasifik Barat.

Selama ini, kabar tentang ”pembunuh kapal induk” tersebut hanya beredar di kalangan intelijen dan dalam bentuk rumor di kalangan peminat teknologi militer di internet. Pernyataan Jenderal Chen, yang dikutip majalah Jane’s Defence Weekly (JDW) edisi 20 Juli, ini menjadi konfirmasi pertama keberadaan rudal tersebut.

Meski demikian, Chen menegaskan rudal tersebut masih dalam tahap pengembangan dan dirancang untuk keperluan pertahanan semata. ”Rudal ini masih menjalani berbagai uji eksperimental. Jika sukses, nantinya (hanya) akan digunakan sebagai senjata untuk bertahan, bukan untuk menyerang,” katanya, 11 Juli lalu.

Chen tidak menjelaskan detail spesifikasi rudal tersebut, termasuk daya jangkaunya. Harian China Daily waktu itu menyebut rudal DF-21D bisa mengenai sasaran sejauh 2.700 kilometer. Namun, menurut kantor Intelijen Angkatan Laut AS, rudal itu hanya berdaya jangkau 1.500 km.

Pengaruhi kawasan

Andrew Erickson, pakar strategi dari US Naval War College, mengatakan, pernyataan Chen menunjukkan militer China telah yakin bahwa tahap pengembangan rudal itu sudah sampai pada tahap matang dan cukup untuk memengaruhi pola pikir strategis negara-negara tetangga di kawasan.

Hal itu tercermin dari laporan tahunan Jepang ini. Menurut Jepang, pembangunan militer dan pergerakan pasukan China di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, yang tidak terbuka, memicu kekhawatiran negara-negara di kawasan.

”Kebijakan pertahanan dan pergerakan militer yang tertutup ini menjadi sumber kekhawatiran di kawasan, termasuk Jepang, dan seluruh komunitas internasional. Kami perlu mempelajarinya secara hati-hati,” cetus laporan tahunan pertahanan Jepang tersebut.

Beberapa bulan terakhir, China juga terlibat ketegangan diplomatik dengan Vietnam dan Filipina terkait klaimnya atas wilayah Laut China Selatan. Dua negara ini kemudian mendekat ke AS, yang diharapkan bisa membantu menghadapi agresivitas China. (AFP/DHF)

Egidius Patnistik | Rabu, 3 Agustus 2011 | 07:32 WIB

Polisi Periksa 3 Pengurus PD Terkait Laporan Anas

Jakarta - Polisi terus mengembangkan kasus dugaan pencemaran nama baik Anas Urbaningrum yang dilakukan oleh mantan koleganya M Nazaruddin. Tiga saksi yang akan diperiksa hari ini adalah dari pengurus PD.

"Iya (pemeriksaan saksi)," ujar kuasa hukum Anas Urbaningrum Patra M Zen dalam pesan singkat kepada watawan, Rabu (3/8/2011).

Sayangnya Patra enggan menjelaskan lebih detail siapa-siapa saja pengurus PD yang akan diperiksa hari ini.

"Semua pengurus PD yang akan diperiksa oleh penyidik hari ini," imbuhnya.

Sebelumnya Kadivhumas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengatakan hari ini Rabu (3/8) penyidik menjadwalkan pemeriksaan tiga orang saksi terkait laporan Anas Urbaningrum.

"Sampai sekarang tidak ada pembatalan (pemeriksaan), jadi kita tunggu saja besok," ujar Anton, Selasa (2/8).

Sayangnya Anton masih belum dapat informasi lengkap siapa-siapa saja yang ketiga saksi yang akan diperiksa tersebut. "Nama-namanya itu yang saya belum jelas. Yang jelas dari bukti-bukti yang didapat itu," jelasnya.

Apakah media juga akan diperiksa sebagai saksi?

"Ya bisa media, bisa juga tidak media. Yang jelas ada 3 oag dimintai keterangan," paparnya.

(mpr/mad)Mega Putra Ratya - detikNews

Tuntaskan Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pers telah menerima dokumen pengaduan dari Tempo TV terkait penganiayaan wartawannya, Syarifah Nur Aida (27), di Kecamatan Rumpin, Bogor, pekan lalu. Ketua Dewan Pers Bagir Manan yang menemui tim dari Tempo TV menyatakan, pihaknya mendukung Tempo TV sepenuhnya untuk mendorong kepolisian menuntaskan penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan Syarifah.

"Dewan Pers tidak pernah ragu-ragu untuk mendukung dan mengambil bagian dalam penyelesaian peristiwa yang menyangkut pers, apalagi yang menyangkut kekerasan pers. Oleh karena itu, kita sudah terima pengaduan Tempo TV. Kasus-kasus kekerasan (kepada) jurnalis harus dituntaskan," ujar Bagir di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2011).

Tempo TV saat ini telah melaporkan kasus itu kepada Polsek Rumpin, Bogor. Hasil visum yang menunjukkan Syarifah mendapat pukulan benda tumpul di tengkuk juga telah diserahkan pada penyidik kepolisian. Oleh karena itu, lanjut Bagir, Dewan Pers tidak bisa mencampuri penyelesaian kekerasan tersebut secara langsung. Ia berjanji, Dewan Pers akan tetap mengawal agar kasus yang ditangani kepolisian itu tidak berhenti di tengah jalan.

"Tempo TV sudah lapor ke polisi, jadi kita tidak boleh lakukan pekerjaan yang sama dengan polisi. Sementara ini saya berpesan kepada Tempo TV untuk mendorong kepolisian, tidak perlu ragu-ragu. Dewan Pers sepenuhnya akan ikut mengawal hingga tuntas," tuturnya.

Sementara itu, Manajer Program Tempo TV Nur Hidayat yang mendatangi Dewan Pers menyebutkan, pihaknya yakin bahwa Syarifah mendapat kekerasan dari pihak tertentu. Oleh karena itu, ia berharap kepolisian tak setengah-setengah mengungkapkan pelaku kejadian tersebut.

"Kami yakin Syarifah dipukul. Tidak mungkin lebam bengkak di lehernya karena terjatuh terkena kamera. Kamera kan ada di pegangan tangannya di depan. Tak mungkin kamera itu jatuh dan menimpa tengkuknya," katanya.

Ia juga meminta polisi tidak membalikkan fakta-fakta atas kejadian itu. Pasalnya, menurut pengakuan Syarifah, penyidik kepolisian sempat meminta Syarifah dan rekannya Rini menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) yang berbeda jauh dengan kejadian yang dialaminya.

"Rini dan Syarifah diperiksa saat kejadian itu juga sampai jam setengah 12 malam. Tapi, setelah itu disuruh tanda tangan BAP yang beda. Jadi mereka tidak mau. Setelah itu hari berikutnya baru diubah. Hari kedua juga dilakukan olah TKP. Malah driver Tempo TV yang dibawa dan polisi juga membelokkan kejadian sebenarnya. Untung rekan Syarifah, Mahfud, sempat mengikuti olah TKP itu sehingga ia marah dan menyatakan kronologi kejadian yang benar," tutur Nur Hidayat.

Pihak Tempo TV saat ini menunggu pengembangan kasus dari kekerasan terhadap Syarifah. "Kami menunggu perkembangan kepolisian penyidikan dari kepolisian. Nanti akan dicari fakta-fakta lagi. Sampai saat ini belum ada pemanggilan saksi lagi," tukasnya.

Seperti yang diketahui, wartawan Tempo TV, Syarifah, dipukul saat melakukan tugas jurnalistik di tanah sengketa TNI AU dan warga di Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi di Kampung Cibitung RW 05 Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Bogor, Kamis, 28 Juli 2011 lalu. Ia sendiri berada di tempat kejadian saat mengalami kekerasan tersebut karena teman-temannya tengah berada dalam sebuah warung. Jarak warung yang agak jauh dari tempat Syarifah mengambil gambar mengakibatkan tak ada yang menyadari ketika ia dipukul dari belakang dengan benda keras. Hingga kini, belum ada pelaku dan saksi yang terungkap dalam kasus tersebut.

Getah Rekrutmen Politik Ala Jaring Laba-Laba oleh Jusman Dalle

Jakarta - Belum tuntas pekerjaan Panitia Kerja (Panja) Kursi Haram DPR untuk membongkar dan mengusut sejumlah kursi yang diduga berasal dari jual beli suara, kini DPR kembali menggulirkan rencana pembentukan Panja Mafia Anggaran.

Sementara itu, di sisi lain, skandal korupsi Nazaruddin yang diduga turut melibatkan sejumlah kader/elite Partai Demokrat, belum jua menunjukkan progresivitas sesuai harapan masyarakat. Bahkan permasalahan semakin melebar karena Nazaruddin menyebutkan ada oknum petinggi KPK yang juga ikut bermain dalam skenario tersebut.

Fenomena politik dan hukum yang terus berkelanjutan tersebut, adalah kristalisasi problem kebangsaan yang salah satunya diakibatkan oleh kebobrokan partai politik (parpol) sebagai salah satu pilar yang diharapkan mampu mengokohkan demokrasi.

Pada awalnya publik menaruh harapan besar, bahwa parpol mampu merepresentasikan kehedak rakyat dan mewujudkan tatanan kenegaraan sesuai cita-cita kita bersama. Namun ternyata, di kemudian hari parpol justru menjadi sumber dan pangkal masalah.

Tak heran jika berbagai lembaga survei merilis fakta tentang makin kecewanya masyarakat terhadap parpol yang akhirnya mengkristal menjadi apatisme kolektif terhadap politik. Kekecewaan tersebut diekspresikan melalui sejumlah artikulasi. Salah satunya pilihan untuk golput (tidak memilih) pada pemilu mendatang. Pada pemilu tahun 2009 saja, angka golput diperkirakan mencapai 40 persen.

Setelah mencuatnya berbagai skandal dengan melibatkan parpol yang lahir dari rahim reformasi, diperkirakan angka golput pada pemilu 2014 akan semakin besar. Dan putusan paling toleran masyarakat yang kecewa pada parpol pilihannya, adalah dengan mengalihkan pilihan, tentunya sembari menunggu parpol yang pas. Ini terlihat dari besarnya angka floating mass (massa mengambang) yang menembus 80% sebagaimana rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 29 Mei lalu (www.inilah.com).

Spider Web

Reformasi yang datang tahun 1998 silam, memang telah membebaskan demokrasi yang sebelumnya terkooptasi di ruang gelap rezim Orde Baru. Sesuai dengan karakter dan pengejewantahan nilai-nilai dasar Hak Asasi Manusia, demokrasi memberi kebebasan bagi siapa saja untuk turut berpartisipasi.

Namun momentum tersebut justru dimanfaatkan oleh penganut nilai status quo yang diwariskan rezim Orde Baru, untuk kembali mengkonsolidasi diri. Mereka yang mengklaim dirinya reformis -tapi secara subtansial tetap menganut nilai status quo seperti akrab dengan praktek KKN-, melembagakan diri sehingga tampak demokratis. Secara prosedural dan administratif, mereka mengikuti dan lolos dalam proses seleksi demokrasi yang seremonial hingga menjadi bagian dari kekuasaan.

Orang-orang inilah yang kemudian membentuk wajah negara sebagai institusi politik untuk mengintegrasikan kekuasaan dan mengatur hubungan antar manusia, menjadi sosok egois di hadapan rakyatnya. Negara dibajak dan sekadar sebagai corong aspirasi yang sangat elitis.
Bercokolnya agen-agen status quo tersebut, tak lepas dari lemahnya sistem rekrutmen partai politik (parpol) yang menjadi jalan untuk mengakses kekuasaan. Jika kita mengekstraksi, proses mobilisasi ini terjadi karena fungsi partai politik yang lazimnya ada di negara demokratis, tidak lagi berjalan semestinya.

Sebabnya, karena demokrasi terjebak pada sistem liberalistik. Proses kaderisasi hanya menjadi sketsa mati di atas AD/ART parpol. Karena yang terjadi adalah rekrutmen ala spider web atau jaring laba-laba, yang dengan mudah ditembus oleh siapa saja, sesuai kebutuhan jangka pendek parpol.

Hal ini bisa kita saksikan pada partai Demokrat yang menjadi sorotan publik atas sejumlah skandal yang melibatkabn kader-kadernya. Sebagaimana dituliskan di awal, kasus korupsi Wisma Atlet Sea Games menyeret nama Nazaruddin.

Dari nyanyian Nazaruddin kemudian berkembang ke sejumlah nama seperti Mirwan Amir, Angelina Sondakh, bahkan Anas Urbaningrum yang merupakan Ketua Umum Demokrat juga tak luput dari nyanyian Nazaruddin. Selain itu, Andi Nurpati yang merupakan “pendatang baru” di Demokrat terseret dalam surat palsu MK yang diduga meloloskan kursi haram di DPR dari hasil jual beli.

Nama Nazaruddin dan Andi Nurpati yang tiba-tiba muncul di kepengurusan DPP Demokrat, sempat mengagetkan publik. Karena mereka tergolong orang baru, namun tiba-tiba mendapat kursi elite di partai besutan SBY tersebut. Terakhir ketahuan bahwa ternyata dua orang tersebut menjadikan Demokrat sebagai bungker untuk lolos dari jeratan kasus, sebagaimana dikatakan pengamat politik LSI, Burhanudin Muhtadi (www.republika.co.id).

Selain itu, di daerah-daerah sejumlah nama baru juga tiba-tiba muncul dan menjadi elite Demokrat. Sebutlah Walikota Makassar Ilham Arif Sirajudin yang merupakan mantan Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, pindah dan saat ini menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel. Disusul Muhammad Zainul Majdi, Gubernur NTB yang sebelumnya diusung dan dimenangkan oleh Partai Bulan Bintang, tiba-tiba pindah dan menjadi Ketua DPD Partai Demokrat NTB. Termasuk juga Dede Yusuf, yang sukses menduduki posisi Wakil Gubernur Jawa Barat dengan diusung Partai Amanat Nasional, pindah ke Demokrat dan berencana maju dalam Pilgub Jabar mendatang.

Dari kasus-kasus tersebut, kita melihat bahwa popularitas dan kepemilikan modal mampu menihilkan kapasitas dan integritas. Besaran ongkos kontestasi politik dan tuntutan popularitas dimanfaatkan oleh mereka yang juga “menguntungkan” partai dalam sekejap.

Fenomena ini tidak lepas dari kebutuhan partai untuk tetap survive. Baik dengan adanya figur sebagai daya ungkit elektoral, terlebih lagi kebutuhan dana yang memiliki kekuatan magnetis yang lebih kuat dan bisa merekayasa figur di tengah-tengah masyarakat yang diformat pragmatis. Apalagi negara sebesar Indonesia menuntut coverage wilayah yang besar.

Dalam hal pendanaan, sejumlah peraturan perundang-undangan, membatasi sumber keuangan parpol yang paradoks dengan sisten demokrasi liberal, diduga turut berkontribusi menambah kompleks masalah parpol di Indonesia. Misalnya larangan parpol memiliki usaha, pembatasan donasi dari donatur non anggota dan perusahaan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 34 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol.

Akhirnya, proses rekrutmen politik menjadi abnormal. Kalangan elite parpol diisi oleh deretan pengusaha. Mereka inilah yang nantinya menjadi penguasa. Berdasarkan data, jumlah anggota DPR RI saat ini, sebesar 40 persen berlatar belakang pengusaha. Sisanya menjadi pengusaha setelah menjadi anggota DPR/DPRD dengan memanfaatkan posisi untuk mengambil proyek-proyek pemerintah. Tak heran jika secara keseluruhan dari level pusat hingga daerah, jumlah politisi dari kalangan pengusaha menembus angka 75 persen.

Dari sini, proses interest agregation (penggabungan kepentingan) dan interest articulation (perumusan kepentingan), dikendalikan oleh sekelompok pihak yang tidak lagi berfikir untuk kepentingan rakyat. Akibat mahalnya kontestasi politik, maka break event point adalah target utama ketika mereka berhasil menduduki jabatan di pemerintahan. Secara internal, masing-masing mereka juga berkompetisi dengan logika bisnis politik.

Maka berangkat dari logika tersebut, kita bisa mencerna jika fungsi parpol sebagai sarana dan saluran komunikasi politik bagi seluruh lapisan masyarakat, akhirnya tersumbat. Dan secara bersamaan, parpol justru berubah menjadi arena pertarungan kepentingan. Kartel bisnis politik di internal parpol menyebabkan terjadinya friksi yang tajam.

Apalagi saat suksesi kepemimpinan parpol (Kongres atau Muktamar). Kita bisa saksikan bahwa hampir semua partai politik di Indonesia di kemudian hari “melahirkan” partai-partai baru, sebagai bentuk pelembagaan kekecewaan. Efek paling minimal adalah terbangunnya faksi yang pasti turut mempengaruhi kinerja parpol. Hal ini terjadi karena sedari awal ideologi telah dinisbikan sebagai perekat.

Parpol tidak lagi menjadi lembaga politik yang mampu meredam konflik dan mempertemukan berbagai kepentingan, akan tetapi keberadaan parpol justru kontraproduktif. Menjadi tempat semai perpecahan yang secara kausal berpengaruh terhadap tata pemerintahan.

Dari kesadaran tersebut, jelaslah bahwa perlu pembenahan dalam pola rekrutmen serta pengetatan proses kaderisasi parpol sehingga mampu melahirkan kader yang “benar-benar menjadi kader”. Dalam hal ini, maka ideologi partai menjadi fundamen utama. Karena menjadi dasar dari setiap derivasi aktivitas politik. Pertanyaannya, adakah parpol yang masih ideologis?

Penulis adalah:
• Direktur Eksekutif TRANS Institute Indonesia
• Analis Ekonomi Politik Society Research and Humanity Development (SERUM) Institute.
• Pengurus Pusat KAMMI

Selasa, 02/08/2011 16:49 WIB

(nrl/nrl)